Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh - sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai kementerian keuangan iblis atau setan. Demikian disampaikan staf khusus kementerian Keuangan Yustinus Prastowo dalam video yang tersebar diberbagai grup Whattsap(11/12/22).
Tambahnya ini jelas ngawur dan menyesatkan, karena kementerian keuangan justru sudah sesuai dengan UU dalam menghitung dan menggunakan data resmi dari kementerian ESDM terkait dana bagi hasil (DBH).
"Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga daerah yang berbatasan agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama - sama", jelas Yustinus.
Padahal kata Yustinus kementerian keuangan juga telah mengalokasikan pada tahun 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 M atau 75 persen dari APBD Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 M.
"Untuk itu kepada saudara Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas", tegas Yustinus.
Merasa Dikerjain Pusat Terkait DBH Migas, Bupati Meranti Ngamuk Kepada Anak Buah Sri Mulyani
Bupati Kepulauan Meranti M Adil melayangkan protes kepada dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu Lucky Afirman saat rapat terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12/22) yang lalu.
Dirinya merasa dana bagi hasil (DBH) migas yang digelontorkan pusat untuk Daerahnya hanya 114 M dan itu sangat minim. Pasalnya tidak sesuai dengan realita dilapangan. Menurutnya dulu hasil lifting minyak di meranti hanya 3000 - 4000 Barrel perhari tapi sekarang hampir 8000 barrel perhari, sementara target dari SKK migas hanya 9000 barrel perhari.
Adu argumen dengan dirjen perimbangan keuangan tidak terelakkan lagi. Bahkan saking kesalnya Adil menyampaikan, ini orang keuangan isinya iblis atau setan?. "Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Tidak apa apa, kami bisa makan daripada uang kami dihisap pusat", ujar Adil.
Tambahnya Meranti merupakan daerah termiskin se Indonesia yang menghasilkan minyak. Bagaimana tidak, uang kami tidak dibagikan. Sementara sebanyak 103 sumur kering dikuras. Bila DBH yang diserahkan sama kami sesuai dengan realitanya, kami tidak perlu lagi bantuan dari Provinsi.
Masih kata Adil seharusnya Daerah kami menjadi prioritas. Bayangkan saja akibat pandemi covid, warga Meranti tidak bisa pergi ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya. Harusnya karena minyaknya banyak maka duitnya juga harus banyak tapi kenyataannya duitnya kurang.
"Jika pusat tak mau urus kami (Kepulauan Meranti), kasihkan saja kami ke Negeri sebelah. Atau perlu kami angkat senjata. Soalnya ini menyangkut masyarakat Meranti miskinnya ekstrem", ancam Adil.
Emosi Adil pun terus memuncak sampai sampai ia menyebut kalau juga tak bisa, kita ketemu dimahkamah saja. Saya sudah eneg lihat bapak disini, saya tinggalkanlah ini ruangan.
