Kuansing - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kuantan Singingi menjawab polemik soal penggantian Penjabat (Pj) Kepala Desa Koto Kari. Menurut Dinsos PMD hal tersebut dilakukan karena berbagai pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Dinsos PMD saat ditemui setelah acara Musrenbang RKPD di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Kamis (4/4).
Dalam keterangannya Dinsos PMD menyebutkan salah satu pertimbangan penggantian Pj Kades adalah atas permintaan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat koto kari. Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan adanya penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Untuk mencegah konflik politik di desa, maka Dinsos PMD mengambil kebijakan hal tersebut.
Pertimbangan lain yang juga dijadikan dasar yaitu PJ Kades perlu diemban oleh PNS yang mampu dan mau melayani masyarakat desa. Serta juga mau belajar tentang pengelolaan pemerintahan desa.
Tokoh Masyarakat Desa Koto Kari Datangi Bupati
Salah satu tokoh masyarakat Koto Kari Mukti Effendi dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
"Kami bersama tokoh masyarakat yang lain memang mendatangi bupati untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar putra asli Koto Kari yang menjadi PJ Kades," terangnya.
Dirinya juga membenarkan bahwa pemberhentian Iwan Mardian dari PJ Kades tidak ada hubungannya dengan safari ketua DPRD di Mesjid Koto Kari.
"Saya juga hadir disaat safari tersebut dan tidak benar hanya gara-gara itu Bupati memberhentikan Iwan Mardian sebagai PJ Kades. Malahan kami minta kepada Bupati sebelum safari Ketua DPRD di Mesjid kita," ujarnya.
Dikatakan Mukti Effendi, pada Hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 22.30 wib selesai safari ramadhan di Desa Koto Taluk, kami menemui Bupati Kuansing untuk membicarakan terkait PJ Kades Koto Kari. Turut hadir tokoh masyarakat yang lain diantaranya Mega Putra, Aprijon, Bustamom, Rodes dan Andrizul.
"Kami tidak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan Iwan, hanya saja masyarakat ingin putra asli Koto Kari yang menjadi PJ Kades," tutupnya.
