Jakarta – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) resmi menunjuk Riduan Dalimunte, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Riau (PW GPA Riau).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan pada 1 September 2026 di Jakarta dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, bersama Sekretaris Jenderal, H. Saibal Putra.
Penunjukan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tingkat wilayah sekaligus menjaga stabilitas organisasi serta mempercepat proses transisi menuju kepengurusan definitif di Provinsi Riau.
Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, mengatakan bahwa penunjukan Riduan Dalimunte merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar agenda-agenda penting di wilayah dapat berjalan optimal.
Menurutnya, latar belakang Riduan di bidang hukum menjadi salah satu pertimbangan dalam mengemban amanah tersebut, terutama dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan.
Fokus pada Konsolidasi dan Muswil.
Dalam SK tersebut, Riduan Dalimunte diberikan sejumlah tugas utama, di antaranya:
Melakukan konsolidasi terhadap seluruh Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Al Washliyah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Menata dan menertibkan administrasi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mempersiapkan serta menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) PW GPA Riau untuk memilih ketua definitif.
Menanggapi amanah tersebut, Riduan Dalimunte menyatakan kesiapannya untuk segera bergerak ke Riau guna menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan pusat.
"Saya siap menjalankan amanah ini dengan merangkul seluruh elemen Gerakan Pemuda Al Washliyah di Riau, membangun komunikasi dengan para tokoh senior, serta memastikan Muswil berlangsung secara demokratis, sejuk, dan bermartabat," ujar Riduan.
Dengan penunjukan tersebut, PP GP Al Washliyah berharap proses konsolidasi organisasi di Riau dapat berjalan lebih cepat sehingga kepengurusan definitif dapat segera terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Wilayah sesuai ketentuan organisasi.